Rencana Revisi Paket UU Politik Akan Dimulai Akhir 2016

 

Jakarta - Rencana revisi paket undang-undang (UU) politik akan berlangsung pada akhir 2016. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk membahas revisi itu.

"Terkait paket UU politik akhir 2016. Saya sependapat juga masuk agenda pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Karena di 2019 harus dicermati dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Seperti diketahui, pada 2019 Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlangsung serentak. "Walau 2019 ada pemilihan DPR, DPD dan presiden serta wakil presiden, bayangkan kalau 10 parpol (partai politik) atau lebih masing-masing punya capres (calon presiden), tidak ada koalisi. Bagaimana rekrutmennya?" ujar Tjahjo.

"Parpol bersamaan berkampanye untuk dukung caleg (calon anggota legislatif), bayangkan. Ini harus ada hal-hal yang dicermati dengan baik. Sangat tidak mungkin 2-3 parpol, berlomba loloskan anggota usung capres beda atau sama."

Sementara terkait UU Pemilu, dia menuturkan, perlu dikaji mengenai sistem pemilu. "Apakah tetap pola sama atau nomor urut? Kami serahkan kepada pembahasan. Saya kira harus bisa kita lihat aspirasi-aspirasi, masukan-masukan parpol melalui fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan parpol," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga sedang mencari pola yang baik untuk menerapkan e-voting. "Apakah model India, Spanyol, Korsel (Korea Selatan). Apakah modifikasi akan kita bisa lebih kembangkan dengan BPPT dan KPU. Saya kira nanti kita bisa cermati bersama," imbuhnya.

(Foto: Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberi keterangan kepada awak media saat meninjau salah satu TPS Pilkada Serentak di Kelurahan Mlatiharjo, Citarum Utara, Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2015. (Suara Pembaruan/Carlos Paath) 

Sumber