Kantor Staf Presiden Monitor Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Hasilnya

Jakarta -Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap paket kebijakan ekonomi jilid 1 hingga 6 yang telah diluncurkan. Kepala KSP Teten Masduki mengatakan monev tersebut dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Paket ekonomi merupakan paket kebijakan presiden untuk merespon situasi ekonom global. Ada 2 hal penting dari kebijakan ekonomi yang harus dimonitor. Pertama aspek implementasi dan kedua dampaknya bagi perekonomian. Pertama kami sampaikan dari aspek ketepatan waktu implementasi regulasi," kata Teten di kantornya, Minggu (13/12/2015).

Dari total 7 paket yang telah dikeluarkan, Teten mengatakan belum melakukan monitoring terhadap paket ke-7.

"Paket 7 belum belum kami monitor. Kami baru monitor paket 1 yang dikeluarkan tanggal 11 September hingga paket 6 yang keluar pada 6 November. Tiap paket berbeda—beda tujuannya. Total ada 174 aturan yang harus dideregulasi," jelasnya.

Paket ekonomi jilid 1 hingga 6, kata Teten, punya tenggat waktu berbeda untuk menderegulasi kebijakan yang terdiri dari Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, surat edaran dan lainnya. KSP memastikan seluruhnya bisa selesai tahun ini.

"Dari 175 aturan yang harus dideregulasi itu, 53% ada di 4 kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kemenperi Koperasi dan UKM dan Kementerian Keuangan. Paket 1 hingga 6 terdiri dari 5 jenis regulasi. 78% menyangkut permen, perka, kepmen, dan surat edaran. 22% peraturan pemerintah, perpres, inpres di tingkat Presiden," jelas Teten.

Monitoring ini, kata Teten, tujuannya yaitu melihat implementasi paket 1 sampai 6 berjalan dengan baik. Kemudian menilai monitoring berdampak baik bagi perekonomi.

"Sebanyak 83% sudah diundangkan dan 17% masih dalam proses. Dari 175 aturan itu ada 10 yang dibatalkan. Kebanyakan yang dibatalkan di Kementerian Perhubungan karena sudah ditetapkan oleh Kemenhub sehingga tidak perlu diduplikasi. Saya rasa cukup signifikan kemajuannya," tambahnya.

Teten menyampaikan ada 165 aturan dideregulasi dan didebirokratisasi yang berjalan dan 10 dibatalkan. 135 sudah selesai dan 30 dalam proses. Aturan yang belum diproses kebanyakan di K/L. Banyak peraturan harus dibicarakan lintas K/L jadi butuh waktu. Optimis akhir tahun bisa selesai. Kompleksitas masalahnya kan berbeda-beda.

Ada 4 kementerian yang tingkat penyelesaian deregulasi di bawah 75%. Lebih banyak yang sudah di atas 75%.

Proses perancangan dan pengumuman paket ekonomi terdiri atas 7 langkah yaitu:
1. Pembahasan ide,
2. Pembuatan draft oleh K/L,
3. Uji publik dengan K/L dan pelaku usaha,
4. Rapat koordinasi terbatas eselon I dan II,
5. Rapat koordinasi kementerian,
6. Rapat kabinet menteri—menteri
7. Pengumuman ke publik dan media

"Jadi dengan monev kami ingin setiap program pemerintah kami tahu outcome-nya apa. Jadi dalam upaya melakukan optimalisasi program—program prioritas, kami akan berhubungan dengan stakeholder tadi. Kelompok usaha mana, baik industri maupun UKM yang harus diajak bicara kami tahu. Kita ingin betul—betul kebijakan ini punya dampak bagi perekonomian," ujarnya.

Dampak implementasi paket 1-6 baru akan kita monitor tahun depan karena dampak belum bisa terlihat tahun ini. Paling pokok adalah deregulasi selesai atau tidak. Pemerintah sangat terbuka kalau memang dari paket-paket deregulasi tersebut kontra produktif kami akan dengan cepat segera melakukan kebijakan. Fungsi KSP adalah fungsi resmi sehingga laporan-laporannya pun resmi.

(Foto: KSP menyampaikan hasil monev terhadap paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 6)

Sumber